oleh

SKD BODONG DI DUGA WARNAI PPDB SEKOLAH FAVORIT DI KENDAL ( Part 1 )

-DAERAH-58 views
Banner IDwebhost

Cakramedianews.id,Kendal-Issue adanya SKD (surat keterangan domisili) bodong diduga mewarnai penerimaan peserta didik baru (PPDB) di beberapa sekolah faforite di Kendal.

Dugaan penggunaan SKD bodong ini dilakukan oleh para wali/orang tua murid untuk mensiasati adanya pembatasan zonasi di masing-masing sekolah asal siswa.

Siswa dengan nilai bagus tapi terbentur oleh aturan zonasi, jurusnya adalah dengan menggunakan SKD dari desa yang masuk dalam wilayah zonasi sekolah yang di tuju.

Mudahnya membuat SKD tanpa melalui verifikasi faktual lapangan oleh pihak desa itu banyak dikeluarkan oleh Pemdes Purwokerto Patebon, hal itu disebabkan desa purwokerto masuk dalam lingkaran zonasi 1.

Akibatnya desa yang alamatnya di sekitar sekolah favorite tersebut menjadi tujuan wisata para orang tua murid pencari SKD, hal itu di akui sendiri oleh Kaur TU dan Umum desa Purwokerto Patebon A. Khozin di hadapan awak media ini.Kamis (25/06/2020).

“Dengan niat lillah, sebagai bentuk mudahnya pelayanan kepada masyarakat, saya buatkan mereka SKD setelah ada surat pengantar dari pak RT,” terang Khozin,

Dengan tanpa beban dosa atas akibat yang dilakukan Khozin terhadap anak didik yang seharusnya diterima, tapi menjadi tersingkir akibat ulahnya,

Dengan senyum-senyum khozin menceritakan modusnya, caranya begitu mudah, cukup ada seorang warga sini ( purwokerto-red) yang datang, kemudian memperkenalkan padanya, kalau si A adalah saudaranya si B, maka SKD langsung di buatkan,

“Lebih dari 20 an, SKD saya buat, niat saya hanya menolong agar anak bisa sekolah,” elak khozin tanpa peduli dengan aturan bakunya.

berdasarkan aturan, syarat warga yang bisa mendapatkan SKD, minimal telah tinggal 6 bulan didaerah yang menerbitkan SKD itu, fungsi SKD ini dipakai untuk memperkuat bukti alamat tempat calon peserta didik baru, jika alamatnya berbeda dengan yang tercantum di kartu KK.

Seperti kita ketahui bersama bahwa Mendikbud Nadiem makarim menegaskan zonasi sebesar 70 persen itu tetap harus mengikuti tiga kriteria, yaitu minimum jalur zonasi 50 persen, jalur afirmasi (pemegang Kartu Indonesia Pintar) 15 persen, dan jalur perpindahan 5 persen.Kemudian sisa kuota 30 persen untuk jalur prestasi.(A.Khozin Cakra)

1

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI