oleh

Rapat Koordinasi Teknis Penanganan Pelanggaran Sempadan Sungai

-DAERAH-83 views
Banner IDwebhost

Cakramedianews.id,Sukoharojo-Satpol PP Provinsi Jawa Tengah ,Mengadakan Rapat Kegiatan Kordinasi Teknis Penanganan Pelanggaran Garis Sempadan Sungai Tahun 2020.Bertempat di Syariah Hotel Solo jl Adi Sucipto No 47! Kartosuro Kabupaten, Sukoharjo
Jawa Tengah.Selasa (18/2).

“Adapun tamu undangan yang hadir,Satpol PP Kab/ Kota Se Provinsi Jawa Tengah.BBWS Pemali Juana,BBWS Serayu Opak,BBWS Cimanuk Cisanggari,dan BBWS Bengawan Solo.

Danpomdam IV/ Diponegoro,Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah Balai Bengawan Solo,Balai PSDA Pemali Comal
Balai PSDA Serang Lusi Juana,Balai PSDA Jragung Tuntang ,Balai PSDA Progo Bogowonto Luk ULO,Balai Serayu Citandui dan Korpokla Balai PSDA se-Jawa Tengah,

Sebelum acara di mulai terlebih dahulu di lakukan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dengan Danpomdam
IV/ Diponegero.

“Danpomdam IV/ Diponegoro letkol Cpm Gunawan Setiadi S.H.M.Hp aparan yang di sampaikan mengambil tema,penegakan perda guna menciptakan kundusifitas wilayah.

Sebagai pedoman dalam giat fungsi dan tugas TNI dalam melaksanakan tugas oprasi militer selain perang untuk membantu tugas pemerintah ucapnya.

“Dengan maksud dan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum yang di lakukan oleh prajurit TNI,serta menciptakan kondusifitas wiyah dalam menegakan perda.tegas Letkol Gunawan.

“Sesuai pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) UU no 34 tahun 2004 tentang tugas TNI UU no 31 tahun 2007 tentang peradilan militer.
Surat keputusan kasad no Kep/49/XIi/2006 tgl 29/12/2006.Tentang tugas dan fungsi TNI AD.ujarnya

“Lebih lanjut Letkol Gunawan menyampaikan secara khusus aturan tindak pidana TNI tertuang dalam kitap UU hukum pidana Militer (KUHPM) akan tetapi ketentuan yang di inginkan,bagi anggota TNI yang melakukan
tindak pidana militer.Sesuai ketentuan pasal 9 ayat(1)UU NO 31 tahun 1997 tentang peradilan militer.tegas Letkol Gunawan.

Sementara di tempat yang sama, dari Dinas PUSDATARU, Provinsi Jawa Tengah.
Pemaparan yang di sampaikan Agung Prihantono ST,M,eng,dengan tema Pengamanan Fisik,Adminitrasi dan hukum pada daerah sempadan sungai/ saluran/ waduk/ irigasi

“Dasar hukum peraturan daerah no 9 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan
daerah Provinsi Jawa Tengah no 11 tahun 2004 ,tentang garis sempadan.

Peraturan daerah no 5 tahun 2007 tentang pengelolaan barang Milik Daerah,dan peraturan Menteri PUPR no 08/PRT/M/
2015 tentang penetapan garis sempadan jaringan irigasi.

Peraturan Menteri PUPR NO 28/PRT/M/ 2015
tentang garis sempadan sungai, dan garis sempadan danau,ucap Agung.

Berdasarkan Peraturan Mentri PUPR Nomor : 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai (WS) bahwa sungai yang menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Prov. Jateng cq. Dinas PU SDA TARU
Provinsi Jawa Tengah Wilayah Bodri Kuto, dan Wilayah Pemali Comal.

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.Tegasnya (SM Cakra)

1

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI