oleh

PSBB & Upaya Penanggulangan Wabah Covid-19:Yakub Adi Krisanto (Dosen FH UKSW, Advokat & Divisi Hukum WRC-PANRI JATENG)

Banner IDwebhost

Cakramedianews.id,Semarang-Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) menjadi salah satu pilihan kebijakan setelah diterbitkannya PP No. 21 Tahun 2020 tentang tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diterbitkan.tanggal 31 Maret 2020.

Meskipun PSBB sudah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan yang diundangkan pada tanggal 8 Agustus 2018 atau 21 bulan setelah PP No. 21 Tahun 2020.
Terdapat dua pertimbangan penerbitan PP tentang PSBB yaitu pertama, penyebaran Coronq Virus Disease 2019 (COVID-19) dengan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Kedua, dampak penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah mengakibatkan terjadi keadaan tertentu sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan, salah satunya dengan tindakan pembatasan sosial berskala besar.

Jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia sudah mencapai 4718, 913 sembuh dan 635 meninggal dunia. Meski optimisme tetap menyeruak dengan jumlah kesembuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang meninggal, namun jumlah 4718 kasus positif Covid-19 perlu menjadi perhatian pemerintah. PP No. 21 Tahun 2020 menjadi upaya normatif pemerintah untuk menekan laju jumlah penyebaran dan penularan Covid-19. Bahwa Covid-19 tidak hanya bisa dilihat sebagai wabah atau pandemi yang menjadi cakupan bidang kesehatan, melainkan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Implikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang sudah mendesak dan perlu diantisipasi lebih dini, pemerintah mengeluarkan Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan). Kemendesakan dan kedaruratan implikasi dari pandemi Covid-19 ini yaitu telah berdampak pula terhadap memburuknya sistem keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik.

Pencegahan Penularan & Upaya Penanggulangan

Peraturan perundang-undangan yang diterbikan oleh Pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19 di tahun 2020 antara lain pertama, Perpu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan) tanggal 31 Maret 2020. Kedua, PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diterbitkan.tanggal 31 Maret 2020. Ketiga, Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional tanggal 13 April 2020.
Ketiga peraturan perundang-undangan tersebut menjadi langkah pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 yang tidak hanya mencakup bidang kesehatan semata, melainkan sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Meski demikian dalam upaya penanggulangan wabah Covid-19 ini, pencegahan penyebaran dan penularannya dalam konteks sosial mengacu pada UU No. 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular dan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan.
Pencegahan dalam konteks sosial bukan dalam rangka kuratif, melainkan bersifat preemtif dan preventif agar dapat menekan penularan dan penyebaran yang bersifat masif. Pandemi Covid-19 yang sudah dinyatakan sebagai bencana nasional non alam perlu diantisipasi dengan memotong jalur penyebaran sebagai konsekuensi dari mekanisme penularan akibat interaksi sosial dan mampu menular secara masif. Sehingga salah satunya adalah karantina, yang menurut Pasal 1 angkat 1 UU No. 6 Tahun 2018, kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan masyarakat.
Penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan bertujuan untuk, pertama, melindungi masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Kedua, mencegah dan menangkal penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyaraka. Ketiga, meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan masyarakat. Keempat, memberikan pelindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan petugas kesehatan (Pasal 3 UU No. 6 Tahun 2018). Kata kuncinya adalah melindungi, mencegah dan menangkal, meningkatkan ketahanan nasional dan memberikan perlindungan dan kepastian hukum.

Upaya perlindungan dan cegah-tangkal penyakit, dalam hal ini Covid-19 menjadi bagian antisipasi agar tidak semakin meluasnya penyebaran virus. Apabila penyebaran virus tidak di cegah-tangkal maka akan mempengaruhi tingkat ketahanan nasional, dimana masyarakat yang sakit atau potensi ancaman kesehatan bagi warga negara dapat melemahkan sistem pertahanan nasional. Kemudian perlindungan dan kepastian bagi masyarakat dan petugas kesehatan (tenaga kesehatan/nakes) sangat dibutuhkan, khususnya untuk melakukan upaya paksa atau represif dalam rangka perlindungan dan cegah-tanggal penyebaran virus. Upaya paksa dimaksudkan untuk menjamin kepatuhan warga terhadap kebijakan pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran dan penularan Covid-19.

PSBB bagian dari Kekarantinaan Kesehatan
Covid-19 sudah menjadi pandemi atau wabah penyakit yang mempunyai implikasi luas, tidak hanya dibidang kesehatan saja, melainkan pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Pandemi Covid-19 mengacu pada pengertian wabah penyakit menular dalam Pasal 1 huruf a UU No. 4 Tahun 1984 adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.
Covid-19 sebagai pandemi atau wabah, pertama, penyakit yang penularannya telah menjangkiti masyarakat yang jumlahnya besar dan dalam waktu yang relatif singkat. Kedua, penularan yang demikian tersebut berpotensi menimbulkan malapetaka. Malapekata dimaksud tidak hanya tingkat kematian, melainkan implikasi sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana disebutkan dalam Perpu No. 1 Tahun 2020, bahwa pandemi Covid-19 menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu dan telah menimbulkan korban jiwa, dan kerugian material yang semakin besar, sehingga berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penjelasan Pasal 1 huruf a UU No. 4 Tahun 1984 menjelaskan yang dimaksud dengan jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari keadaan yang lazim adalah sebagai berikut, pertama, berjangkitnya penyakit menular dalam masyarakat atau wilayah sangat bervariasi sesuai dengan penyebab penyakit serta jumlah dan golongan penduduk yang terancam. Pada umumnya jumlah penderita penyakit menular di suatu wilayah diamati dalam satuan waktu tertentu (mingguan, empat mingguan, atau tahunan). Kedua, apabila jumlah penderita suatu penyakit menular meningkat melebihi keadaan yang lazim di suatu daerah dalam satuan waktu tertentu, dan dapat menimbulkan malapetaka, maka keadaan ini dapat dianggap sebagai suatu wabah.
Ketiga, dalam hal adanya satu kasus tunggal dari suatu penyakit menular yang lama tidak ditemukan, atau adanya penyakit baru yang belum diketahui sebelumnya di suatu daerah memerlukan laporan yang secepatnya disertai dengan penyelidikan epidemiologis. Apabila ditemukan penderita kedua dari jenis penyakit yang sama dan diperkirakan penyakit ini dapat menimbulkan malapetaka, maka keadaan, ini cukup merupakan indikasi (pertanda) untuk menetapkan daerah tersebut sebagai daerah wabah.

Wabah atau pandemi Covid-19 dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 1984 telah ditentukan upaya penanggulangannya yaitu [1] penyelidikan epidemiologis, [2] pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina, [3] pencegahan dan pengebalan, [4] pemusnahan penyebab penyakit, [5] penanganan jenazah akibat wabah, [6] penyuluhan kepada masyarakat, dan [7] upaya penanggulangan lainnya. Pertanyaanya adalah apakah kekarantinaan kesehatan tidak dimasukkan dalam upaya penanggulangan wabah penyakit menular dalam UU No. 4 Tahun 1984?
Kekarantinaan Kesehatan merupakan bagian dari upaya penanggulangan wabah penyakit menular yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b UU No. 4 Tahun 1984.

Upaya penanggulangan wabah penyakit menular dilakukan dalam konteks penanganan medis yaitu pemeriksaan, pengobatan, perawatan dan isolasi penderita termasuk tindakan karantina adalah tindakan-tindakan yang dilakukan terhadap penderita dengan tujuan pertama, memberikan pertolongan medis kepada penderita agar sembuh dan mencegah agar mereka tidak menjadi sumber penularan. Kedua, menemukan dan mengobati orang yang nampaknya sehat, tetapi mengandung penyebab penyakit sehingga secara potential dapat menularkan penyakit (“carrier”) – (Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf b).

Dalam pengertian Kekarantinaan Kesehatan di UU No. 6 Tahun 2018 adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan masyarakat. Kata kunci dari kekarantinaan kesehatan adalah mencegah-menangkal, menemukan-mengobati, dan pertolongan medis. Sehingga upaya kekarantinaan kesehatan mencakup ketiga aspek tersebut, hanya mengambil salah satu atau sebagian maka tujuan kekarantinaan kesehatan akan berpontensi mengalami kegagalan dalam upaya penanggulangan wabah Covid-19.

Kekarantinaan Kesehatan dibagi menjadi dua yaitu kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan kekarantinaan kesehatan di wilayah. Pembahasan dalam tulisan ini berkaitan dengan PSBB adalah kekarantinaan kesehatan di wilayah. Pertama, kekarantinaan kesehatan di wilayah dilakukan dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor resiko di wilayah pada situasi kedaruratan kesehatan masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar oleh Pejabat Karantina Kesehatan. Kedua, Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan salah satu dari Kekarantinan Kesehatan. PSBB bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. PSBB paling sedikit meliputi, peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, dan/atau pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Bukankah kegiatan-kegiatan tersebut sudah dilakukan oleh beberapa kota/kabupaten di Indonesia? Ketika kegiatan-kegiatan tersebut sudah dilakukan, apakah masih perlu penetapan PSBB dengan mengusulkannya lagi ke Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PP No. 21 Tahun 2020 yang merupakan pelaksanaan dari amanat Pasal 60 UU No. 6 Tahun 2018?

Penutup

Pelaksanaan PSBB pasca terbitnya PP No. 21 Tahun 2020 yang menjadikan kebijakan social distancing di beberapa daerah mendapatkan pijakan hukum perlu memperhatikan hak warga yang diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 6 Tahun 2018 yaitu pertama, hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Kedua, hak mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, kebutuhan pangan, dan kebutuhan kehidupan sehari-hari lainnya selama Karantina.

Terpenuhinya kedua hak tersebut oleh Pemerintah, konsistensi penegakan hukum atas kewajiban yang harus dilakukan oleh warga yaitu mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan dan ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan menjadi salah satu kunci keberhasilan PSBB. Selain itu kajian terhadap pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan yang komprehensif dapat berkontribusi pada efektifitas PSBB untuk mencegah dan menangkal penyebaran-penularan Covid-19.(red/cakra)

1

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI