oleh

PERS RELEASE WRC-PANRI JATENG SENGKETA PILKADES ANTAR WAKTU DESA DOYONG, KECAMATAN MIRI, KAB. SRAGEN

Banner IDwebhost

Cakramedianews.id,Sragen-Bahwa WRC-PANRI JATENG sebagai kuasa hukum Warga Doyong telah mengajukan perselisihan PAW 2020-2023 Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah kepada Bupati Sragen. Perselisihan PAW 2020-2023 Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah diajukan berdasarkan Pasal 37 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 41 ayat (7) PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Untuk itu, saat ini WRC-PANRI JATENG sedang menunggu jawaban atau respon atas surat kami kepada Bupati Sragen dalam upaya menyelesaikan perselisihan Pilkades Antar Waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Bahwa sampai saat ini, Bupati Sragen belum merespon surat kami, padahal kewenangan penyelesaian perselisihan pilkades berada ditangan Bupati.

Bahwa WRC-PANRI JATENG dalam suratnya telah menyampaikan kronologis dan bukti-bukti-bukti yang menjadi dasar argumentasi kami mengajukan perselisihan Pilkades Antar Waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen.

Dalam surat WRC-PANRI JATENG meminta kepada Bupati Sragen melakukan hal-hal sebagai berikut;
1. Mengulang kembali verifikasi persyaratan balon kades, khususnya yang berkaitan dengan balon kades atas nama Sumadi dan Anindita;
2. Melakukan verifikasi persyaratan balon kades secara terbuka – transparan – dan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten untuk menilai persyaratan yang diajukan;
3. Membatalkan SK pengangkatan kepala desa Doyong sampai dengan selesainya verifikasi ulang terhadap persyaratan balon kades;
4. Mengangkat penjabat kades selama masih dibatalkan SK pengangkatan kepala desa Doyong.

Harapan kami, Bupati Sragen segera mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan perselisihan Pilkades Antar Waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Karena terdapat kewajiban Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk menyelesaikan perselisihan Pilkades Antar Waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen.

Bahwa warga Desa Doyong sudah berusaha menempuh mekanisme yang diatur dalam Pasal 37 ayat (6) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juncto Pasal 41 ayat (7) PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kami sebagai kuasa hukum warga Desa Doyong berharap Bupati segera merespon pengajuan penyelesaian perselisihan Pilkades Antar Waktu Desa Doyong, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Bahwa apabila Bupati tidak segera menyelesaikan perselisihan ini dalam kurun waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan, maka kami akan mengajukan Gugatan ke PTUN di Semarang.(Prabu Cakra)

1

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI