oleh

Parade Nusantara Ajukan Gugatan Uji Materi UU No. 2/2020 ke MK Terkait Terancam Hilangnya Dana Desa

-DAERAH-69 views
Banner IDwebhost

Cakramedianews.id,Madiun-Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara bakal ajukan permohonan uji materi terhadap UU No. 2/2020 tentang pengesahan Perpu No. 1/2020 ke Mahkamah Konstitusi (MK) di Jakarta.

Perpu No. 1/2020 yang telah disahkan sebagai UU No. 2/2020 oleh Presiden RI pada 16 Mei 2020 tersebut, berisi tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona dan atau dalam rangka menghadapai ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan.
Ketua Parade Nusantara Madiun, Dimyati Dahlan mengatakan, pasal yang akan dimohonkan untuk uji materi tersebut khususnya pasal 28 ayat 8 yang dianggap akan menghilangkan Dana Desa (DD) dari sumber APBN.

” Jika bunyi pasal 28 ayat 8 ini ditelaah panjang lebar, jelas sama artinya menghapus DD yang bersumber dari APBN. Kita menggugat karena ini sudah menjadi produk Undang – Undang yang disetujui DPR serta disahkan Presiden. Membatalkannya tidak bisa dengan unjuk rasa, tapi sesuai aturan ya ke MK,” jelas Dimyati Dahlan di Sekretariat Parade Nusantara Madiun di Desa Tiron, Kecamatan/Kabupaten Madiun, Senin (9/06/2020).

Menurutnya, keputusan mengajukan permohonan uji materi ke MK itu bukan hanya dilakukan oleh Parade Nusantara, tetapi juga hasil rapat bersama dengan pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), dan Dewan Presidium Nasional (DPN) Parade Nusantara di Desa Winong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada tanggal 6 Juni 2020 lalu.
Dari rapat bersama itulah muncul sebuah rencana untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap UU No. 2/2020 yang dianggap mengeliminir penerimaan desa atau Dana Desa yang bersumber dari APBN.

Karena, jika hal itu dibiarkan, menurut Dimyati Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) akan turun hingga 50 persen. Praktis sumber APBDes hanya berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Pendapatan Asli Desa (PADes). Dampaknya desa akan sulit melakukan pembangunan dan penghasilan perangkat akan turun drastis.

” Kami semua khawatir, pelaksanaan UU tersebut akan menghambat pembangunan di desa dan penghasilan perangkat akan drop. APBDes hanya akan bersumber dari ADD dan PADes karena sumber dari APBN otomatis terhapus dengan pasal 28 tersebut,” tegasnya.
Dimyati berharap, MK akan mengabulkan uji materi permohonan yang diajukan pihaknya bersama PPDI, yaitu dengan membatalkan pasal 28 ayat 8 dalam UU No. 2/2020. Sehingga pada APBDes 2021 sumber DD dari APBN tetap ada.

Lebih lanjut, Dimyati juga menjelaskan terkait pasal 28 ayat 8 yang tertera di UU No 2 Tahun 2020 yang berbunyi, ” Pasal 72 ayat 2 beserta penjelasanya UU No. 6/2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495). Dinyatakan tidak berlaku sepanjang berkaitan dengan kebijakan keuangan negara untuk penanganan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.”

Sedangkan terkait UU No. 6/2014 pasal 72 ayat 2 yang berbunyi “Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b bersumber dari belanja pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan, serta pasal 72 ayat 1 huruf b yang menjelasakan pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat 2 bersumber dari Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara “. (Jatimpos/jum/cakra)

1

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI