oleh

Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan,Sebuah Kebijakan Atau Hanya Permainan Politik

Banner IDwebhost

Cakramedianews.id,Jepara-Watch Relation of Corruption -Pengawas Aset Negara Republik Indonesia (WRC-PANRI) Wilayah Jawa Tengah menilai kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan bukanlah solusi untuk meningkatkan pelayanan kesehatan terutama bagi warga menengah ke bawah.

Ketua Team WRC-PANRI Wilayah Jateng Prabu Galuh Susilo mengatakan, kenaikan iuran justru menambah beban rakyat berekonomian rendah, yang banyak menggantungkan pelayanan program tersebut apalagi di saat negara ini dalam keadaan terkena musibah Covid 19.

Tidak terdaftarnya nama-nama warga berpenghasilan rendah dalam program penerima bantuan iuran (PIB), juga bakal menjadi persoalan lanjutan.

“Ini bukan solusi, ini justru akan membebankan masyarakat yang secara ekonomis sesungguhnya tidak mampu,cuma mereka tidak tercatat dipenerima bantuan iuran (PBI) Nasional dan tidak tercatat di PBI daerah. Yang kelas dua juga begitu, yang mandiri, ini kan banyak ke mandiri bebannya,” kata Prabu saat ditemui di Kantor Divisi Unit Jepara,Jumat (15/5/2020).

Karenanya,Prabu meminta agar pemerintah mengkaji kenaikan iuran BPJS.

Sebab, terjaminnya akses mendapatkan pelayanan kesehatan adalah hak semua orang.
Ia menuturkan, kenaikan iuran tersebut membuat akses warga miskin terhadap pelayanan kesehatan semakin mengecil.
Itu belum ditambah tak ada jaminan kenaikan iuran BPJS bakal diiringi peningkatan kualitas pelayanan.

Presiden Jokowi kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan Kedua atas Perpres No 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan dan ditanda tangani Presiden Selasa (5/5/2020),kenaikan bukan untuk penerima upah dan bukan pekerja yang diatur dalam pasal 34 melainkan kenaikan untuk peserta mandiri segmen pekerja.(Andi Cakra)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI