oleh

Bawaslu Kendal Gelar Rakernis dengan Media Jelang Pelaksanaan Pilkada

-DAERAH-58 views
Banner IDwebhost

Cakramedianews.id, Kendal – Bawaslu Kendal menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dengan Media dengan tema “Review Penyelenggaraan dan Pengawasan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2020” di salah satu hotel di Kota Kendal, Senin (30/11/2020).

Dalam Rakernis tersebut, menghadirkan pemateri, Nurul Akhirin dari KPU Kendal, Arief Mustofifin dari Bawaslu Kendal dan Unggul Priambodo dari PWI Kendal, dengan diikuti anggota PWOI, puluhan awak media serta admin media sosial, yang dipandu oleh moderator Iswahyudi dar PWI Kendal.

Acara Rakernis, diikuti 35 peserta, baik awak media baik cetak, elektronik maupun online, juga admin dari group-group media sosial dan wadah Gerakan Rakyat Mengawasi atau (Garasi) Kabupaten Kendal.

Untuk acara pembukaan dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kendal, Odilia Amy Wardayani didampingi Kordiv Hukum, Humas dan Informasi Data, Arief Mustofifin, Kordiv Pengawasan, Achmad Ghozali dan Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa, Firman Teguh Sudibyo.

Pemateri pertama Nurul Alhirin dari KPU Kendal, dalam pemaparannya menyampaikan, penyelenggaraan pilkada tahun ini dilaksanakan berbeda tahun-tahun sebelumnya, karena dalam kondisi bencana nonalam Covid-19.

“Tentunya banyak ketentuan, peraturan, tata cara, larangan, sanksi dan lainnya dalam Pilkada 2020 yang disesuaikan dengan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Covid-19,” terangnya.

Ia pun kemudian memaparkan proses pemilukada sejak sebelum pandemi Covid-19 sampai masa kampanye sekarang. Menurutnya, yang menjadi acuan aturan pelaksanaan pilkada, sesuau dengan atudan PKPU Nomor 6 Tahun 2020.

“Untuk kami terus berupaya mengutamakan media sosial dan media daring dalam menyosialisasikan Pilkada 2020 di tengah pandemi Covid-19. Termasuk juga media massa, baik cetak, elektronik, maupun daring. Selain itu, bentuk-bentuk sosialisasi lainnya juga dimungkinkan sepanjang tidak melanggar ketentuan,” jelas Nurul.

Saat ditanya proses mekanisme pengiriman melalui e-Rekap data usai pelaksanaan pencoblosan, ia pun mengaku, bahwa dalam pilkada kali ini sedikit berbeda dengan pileg atau pilpres lalu.

Menurutnya, dalam teknis nantinya, para petugas KPPS yang sudah merekap secara manual, kemudian hasilnya akan difoto dan dikirimkan kepada KPU melalui e-Rekap.

“Jadi nanti KPPS akan mengirimkan hasil rekap penghitungan suara kepada kami, melalui e-rekap. Tentu saja ini dibarengi dengan ketepatan dan kecepatan dalam pengiriman data. Sehingga, nantinya bisa cepat dalam penyajian hasil perolehan suara sementara,” ungkap Nurul.

Pemateri kedua, Arief Mustofifin dari Bawaslu Kendal, juga memaparkan berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh pihaknya selama proses pelaksanaan pilkada, salah satunya melakukan banyak kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan berbagai pihak.

“Diantaranya adalah Rakor dengan Panwaslu Kecamatan sebanyak 17 kali, baik secara daring dan tatap muka, Rakor dengan Forkopimcam se-Kabupaten Kendal sebanyak 2 kali, Rakor dengan Pengawas Partisipatif sebanyak 1 kali, Rakor dengan Stake Holder sebanyak 1 kali, Rakor dengan Mitra Kerja sebanyak 2 kali, Rakor dengan Media 1 kali, Rakor dengan Parpol sebanyak 1 kali, dan Rakor dengan Penyuluh Agama 1 kali,” paparnya.

Terkait pelanggaran kampanye di Kendal, Arief pun menyampaikan, sampai saat ini, para paslon Pilkada Kendal belum ada yang melakukan pelanggaran berat.

“Pelanggaran yang banyak dilakukan, terkait masalah pemasangan baliho dan ukuran Alat Peraga Kampanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK) yang tidak sesuai dengan ketentuan PKPU,” terangnya.

Dalam menangani hal tersebut, Arief juga mengaku, pihaknya telah melakukan penertiban kepada ribuan APK dan BK yang melanggar.

“Ada sekitar 2.305 APK dan BK yang kami tertibkan tahap pertama tanggal 13 Oktober 2020 lalu. Kemudian 6.942 APK dan BK di penertiban tahap kedua tanggal 17 November 2020 kemarin,” jelasnya.

Sementara itu pemateri terakhir, dari PWI Kendal, Unggul Priambodo dalam pemaparan materinya menyoroti mengapa kampanye melalui media online tidak difasilitasi oleh KPU.

“Padahal di era daring atau internet atau era online, untuk mendapatkan informasi,  masyarakat yang memiliki android lebih mengandalkan media online atau website,” jelasnya.

Menurutnya, ini ironis sekali, KPU Kendal justru tidak memanfaatkan media online. Sehingga dalam mensosialisasikan pasangan calon melalui iklan, media online tidak dilibatkan.

“Kampanye yang notabene menggunakan dana anggaran pemerintah, menurut kami, kenapa mengabaikan media online. Padahal masyarakat pemilih, sebagian juga memiliki android dan mereka baca informasi melakui android,” pungkas Unggul.(Nardi Cakra)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI