oleh

BANYAK KRITIKAN DAN DEMO ADA APA DENGAN RUU OMNIBUS LAW-CIPTA KERJA

-DAERAH-229 views
Banner IDwebhost

Cakramedianews.id-Ditengah berlangsung demo tentang pengesahan UU Omnibus Law di depan gedung gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemui masa demontrasi yang terdiri dari mahasiswa perguruan tinggi di wilayah jawah tengah “ kami selaku wakil pemerintahan di daerah akan menyampaikan aspirasi ke pemerintahan pusat “ungkap Ganjar Pranowo.Rabu (7/10/2020).

Gubenur mengharapkan wakil pendemo untuk berdialog ,secara terbuka dan hasilnya akan di sampaikan ke pemerintahan pusat di Jakarta. Hal ini di lakukan Mahasiswa di karenakan UU Omnibus Law –Ciptaker banyak merugikan kalangan buruh yang sudah menderita apalagi di masa pandemi seperti saat ini.

Tengah malam DPR mengesahkan RUU OMNIBUS LAW-CIPTA KERJA yang menjadi pro dan kontra menjadi undang undang keputusan ini diambil setelah 7 fraksi menerima yaitu PDI-P ,PKB,NASDEM,GERINDRA,GOLKAR,PAN ,PPP dan 2 fraksi antara lain Fraksi Demokrat dan Fraksi PKS menolak.
Sebenarnya undang-undang ini di nilai dapat membuka investasi dan lapangan pekerjaan,tetapi undang undang ini mangandung “easy hiring but easy firing “ contohnya : pekerja outsourching yang di longgarkan secara drastis akan berdampak akan susah untuk menjadi karyawan tetap , di sektor lain RUU CIPTAKER dapat di khawatirkan terjadi perampasan lahan secara legal.
Berikut kurang lebih 5 kerugian OMNIBUS LAW-CIPTA KERJA
1. Upah minimum
Dalam pasal 88C draff RUU berbunyi “ Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengamanan ( ini adalah minimum provinsi)
PP NO.78 tahun 2005 penetapan di lakukan di provinsi serta Kabupaten/kota/ hal ini menjadi satu satunya acuan besar kecilnya nilai gaji.

2. Pemerintah akan memangkas pesangon
Hal ini dianggap karena UU No.13 tahun2003 tentang ketenagakerjaan bersifat implementatif

3. Penghapusan ijin atau Cuti
RUU Ciptaker merubah UU NO.13 tahun 2003,tentang izin cuti,khusus menikah,Khitan,pembaptisan anak,melahirkan/keguguran,dan adanya izin seumpama ada anggota keluarga yang meninggal dunia.jelas hal ini melanggar ILO selaku organisasi buruh internasional di bawah PBB yang menyatakan bahwaburuh yang mengambil hak cuti akan di bayarkan upahnya.

4. Nasib outsourching abu abu alias tidak jelas
RUU Ciptaker menghapus UU NO.64 dan 65 yang mengatur tentang pekerja outsourching

5. Kontrak tanpa batas
Omnibus Law Cipta kerja memberikan peluang bagi pengusaha mengkontrak tanpa batas waktu
Hal ini sangat rentan apabila buruh di PHK secara sepihak tidak akan mendapat hak-haknya. Dan UU OMNIBUS LAW CIPTAKER ini juga menghapus pasal 59 UU No.13 tahun 2003 yang mengatur tentang aturan perjanjian waktu kerja.

Sangat dilematis banyak buruh memperjuangkan haknya dengan melakukan demo di berbagai daerah di Indonesia Kapolri mengeluarkan surat telegram bernomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tanggal 2 Oktober 2020. Untuk memerintakan jajaranya 25 provinsi dan 300 Kabupaten/Kota,Agar melarang aksi unjuk rasa. “ hal ini sangat Berlebihan ,tidak independen,dan tidak promoter Kata Neta S Pane lewat keterangan resminya kepada wartawan,selaku ketua Presidium IPW. Meskipun niat baik di tengah pandemi ini tetapi hal ini jelas bertentangan dengan UU No.9 Tahun 1998 Tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat.hal ini seharusnya juga di pahami oleh pihak kepolisian karena UU Omnibus Law Ciptaker ini banyak merugikan kaum buruh.(Trisno Cakra)

1

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

1 komentar

BERITA TERKINI